Pemerintah Kucurkan Rp200 Triliun ke Perbankan, Siap Dorong Likuiditas

KabarPurbalingga.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan mulai besok dana pemerintah sebesar Rp200 triliun yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) akan dialihkan ke perbankan.

“Besok sudah mulai masuk ke bank. Tidak ada batas waktu khusus untuk prosesnya,” ujar Purbaya usai menghadiri acara Great Lecture di Jakarta, Kamis (11/9).

Meski belum merinci bank penerimanya, ia memastikan bank-bank Himbara termasuk dalam skema tersebut. Purbaya juga menegaskan langkah ini tidak memerlukan aturan baru di level Peraturan Menteri Keuangan.

Menghadapi Perlambatan Ekonomi

Kebijakan ini diambil di tengah sinyal perlambatan ekonomi. Pertumbuhan kuartal II 2025 tercatat 5,12% secara tahunan, namun sejumlah proyeksi memperkirakan bisa turun ke kisaran 4,6–5% akibat daya beli masyarakat yang melemah.

Di sisi fiskal, penyerapan belanja pemerintah masih rendah. Dari total dana pemerintah di BI sebesar Rp425 triliun, sebagian besar belum terserap, sehingga dinilai tidak optimal bagi roda ekonomi.

Sementara itu, sektor perbankan mulai menghadapi tekanan likuiditas. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sejumlah bank besar mendekati 92–95%. Meski rasio LCR masih aman di atas 190% dan AL/NCD berada di level 118,78% per Juni 2025, tambahan dana segar tetap dibutuhkan agar biaya dana tidak melonjak.

Sinergi Fiskal dan Moneter

Bank Indonesia sebelumnya sudah menurunkan suku bunga acuan menjadi 5,00% pada Agustus 2025. Dengan tambahan likuiditas dari pemerintah, diharapkan transmisi kebijakan moneter lebih terasa.

“Bank akan mencari cara menyalurkan dana itu agar tidak membebani biaya dana sekaligus mengejar return. Kita kasih senjata ke mereka,” jelas Purbaya.

Kebijakan ini juga sudah mendapat lampu hijau Presiden Prabowo Subianto. Dari total Rp425 triliun yang tersimpan di BI, Rp200 triliun akan segera mengalir ke bank untuk mendukung pembiayaan sektor produktif.

Pemerintah berharap langkah ini mampu memacu penyaluran kredit, memperkuat konsumsi, serta menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%.