KabarPurbalingga.com – Bencana kekeringan di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah semakin meluas. Hingga 28 September 2023, sedikitnya ada 62 desa yang tersebar di 15 kecamatan mengalami dampak kekeringan.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga, Prio Satmoko mengatakan, ada lebih dari 10 ribu keluarga dengan 35 ribu jiwa bergantung kepada suplai air bersih setiap harinya.
Warga bergantung terhadap bantuan air bersih untuk minum dan memasak, sebab air tanah dari sumur dan sumber mata air sudah tidak layak konsumsi.
“Kami punya tiga unit armada dengan kapasitas tangki 5000 liter operasi setiap hari droping air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan,” kata Prio ketika dihubungi, Selasa 26 September 2023.
Selama hampir dua bulan ini, BPBD dibantu oleh Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan.
“PMI dan Baznas kami bagi tugas di wilayah Kaligondan, Mrebet, dan Kejobong. Sisanya kami tangani sendiri,” ujar Prio.
Prio mengungkapkan, SK Tanggap Darurat sudah dikeluarkan, operasional juga masih tersedia dari alokasi anggaran rutin BPBD.
“Alhamdulillah rasa solidaritas warga Purbalingga sangat tinggi. Selain dibantu oleh PMI dan Baznas, kami juga banyak mendapat dukungan dari perusahaan swasta dan sejumlah komunitas. Kalau ada CSR langsung kami arahkan ke PDAM,” katanya.
Siasat PDAM
Bencana kekeringan rupanya tidak melulu menimbulkan petaka. Bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Perwira Purbalingga, kekeringan malah bisa disulap menjadi berkah.
Donasi-donasi yang terkumpul dari swasta dan komunitas mengalir deras ke perusahaan pelat merah milik pemerintah daerah tersebut.
Kepala Bagian Hubungan Langganan PDAM Purbalingga, Triyono merinci, untuk satu tangki air bersih 4000 liter yang dikirim dalam radius dekat, ditarif Rp 235.000. Sementara untuk jarak menengah dan jauh dipatok tarif Rp 257.500 dan Rp 278.500.
“Per September sudah ada 79 tangki kapasitas 4000 liter yang disalurkan, itu semua donasi dari masyarakat,” katanya.
Sementara untuk air curah yang diambil BPBD dan PMI, pihak PDAM menerima kompensasi Rp 60 ribu per tangki kapasitas 5000 liter atau 5 meter kubik.
Nominal tersebut sangat jauh dari tarif dasar air PDAM untuk sosial khusus yang tertuang dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2011 yang hanya Rp 850 per meter kubik.
“Indeks Rp 60 ribu itu yang menentukan bukan PDAM tapi dari Pemda. Kami dari PDAM menerima surat tentang harga air curah itu berdasarkan ajuan dari BPBD,” terangnya.
Indeks Rp 60 ribu per tangki itu diketahui berlaku sejak 2019. Padahal, selama hampir dua bulan ini, sudah lebih dari 950 tangki air yang disalurkan berbagai pihak ke masyarakat terdampak.
Perbandingan harga
Kepala pelaksana BPBD Kabupaten Purbalingga, Prio Satmoko mengungkapkan, selama ini BPBD lebih banyak mengambil ari dari hidran PDAM yang tersebar di sejumlah wilayah Purbalingga.
“Dulu waktu rapat dengan PDAM, mereka pasang tarif Rp 60 ribu, tapi kami masih menawar, karena kami kan cuma beli air, armadanya punya sendiri, tapi ngga tau nanti dihitung berapa,” katanya.
“Mudah-mudahan bisa turun lah jangan Rp 60 ribu, wong kami kalo droping di Karangreja kan biasa ambil airnya di Kuta, harganya saja cuma Rp 25 ribu satu tangki,” lanjut Prio.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua PMI Kabupaten Purbalingga, Imam Karseno. Bahkan, di tahun 2019, PMI menerima tagihan klaim biaya penggunaan air dari hidran PDAM sekitar Rp 40 juta.
“Jadi di tahun ini kami kuatkan strategi gotong-royong, kami dekati masyarakat di daerah yang memiliki sumber air untuk ikut berdonasi air, biar operasionalnya tidak tinggi,” terangnya.
Bagi PMI yang merupakan organisasi nirlaba, donasi masyarakat dipergunakan hanya untuk beban operasional dasar yakni Rp 150 ribu per tangki.
“Tapi itu kan tidak baku, kemarin ada yang donasi Rp 1,5 juta, harusnya kan buat 10 tangki, tapi kami bisa maksimalkan dananya hingga untuk 15 tangki,” pungkasnya.***