KABARPURBALINGGA-Warga miskin di Kabupaten Purbalingga tak perlu khawatir jika ingin memeriksakan kesehatan. Pasalnya mereka bisa memperoleh pelayanan kesehatan gratis sekaligus memiliki kartu Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang juga gratis.
Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi), Jumat (6/9/2024) mengatakan Pemkab Purbalingga memiliki program Universal Health Coverage (UHC) dengan cara pemberian perlindungan BPJS Kesehatan menyasar lapisan terbawah khususnya masyarakat yang kurang mampu.
“Jadi kalau ada masyarakat tidak mampu dan dia tidak memiliki BPJS Kesehatan, tidak perlu khawatir untuk membawakannya ke Puskesmas atau Rumah Sakit karena dengan program UHC, 1 x 24 Jam BPJS bisa terbit dan preminya ditanggung pemerintah,” kata Bupati Tiwi
Melalui program ini warga yang sakit akan langsung mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Masalah penerbitan BPJS akan diurus oleh dinas teknis. “Melalui UHC ini akses pelayanan kesehatan jadi jauh lebih mudah. Ini bisa dilayani di seluruh rumah sakit. Tidak hanya fasilitas rumah sakit milik pemerintah akan tetapi di swastapun juga bisa,” katanya.
Layanan pemeriksaan gratis tersebut dilakukan di RSUD Dr R Goeteng Tarunadibrata dan RSUD Panti Nugroho. Terkait kebijakan itu Pemkab Purbalingga meminta ketua Rukun Tetangga (RT) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Tugas dari bupati agar ketua RT tidak ragu membawa warganya mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Saat di rumah sakit, langsung buatkan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Sehingga seterusnya, bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga, Suroto dalam kesempatan terpisah.
Suroto menjelaskan, Pemkab Purbalingga sudah menyiapkan Rp40 miliar untuk layanan gratis ini.
“Dengan program ini harapannya masyarakat tidak kapiran (tidak terurus) dalam hal kesehatan,” imbuhnya.