KabarPurbalingga.com – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menargetkan angka stunting di Kabupaten Purbalingga turun hingga di bawah 10 persen di tahun 2024. Angka ini jauh dari rata-rata target prevalensi yang ditetapkan nasional yakni di angka 14 persen.
“Saat ini angka stunting di Purbalingga sudah 12 persen. Ini prestasi dan capaian dari semua pihak, meski demikian pemerintah daerah tidak mau terlena, kita memiliki target internal yakni tahun 2024 angka stunting turun di bawah 10 persen,” tegas Bupati Tiwi saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Gedung Operational Room (OR) Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo, Jumat (13/10/2023).
Untuk mencapai target tersebut bupati meminta seluruh organisasi perangkat Daerah (OPD) bersinergi dengan semua pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting di Purbalingga. Bupati menegaskan, percepatan penurunan stunting bukan semata tanggung jawab beberapa OPD saja. “Semua OPD terintegrasi untuk penanganan dan percepatan penurunan stunting,” tegasnya.
Tiwi menyebut, pemerintah desa memiliki andil dalam upaya ini, khususnya di desa yang menjadi lokus penanganan stunting. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka pemerintah desa diperbolehkan mengalokasikan pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting minimal sebesar 10 persen.
“Kepala desa dalam menganggarkan dana desa untuk penanganan stunting diminta yang serius. Minimal dianggarkan 10 persen sesuai dengan permendesa,” ujar bupati.
Pekan lalu Pemkab Purbalingga menerima gelontoran dana insentif fiskal dari pemerintah pusat. Dana sebesar Rp 6.186.796.000 itu diberikan karena bupati dan jajarannya dinilai sukses menurunkan angka stunting.
Penghargaan diberikan oleh Wapres Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Nasional didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin , Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.