KABARPURBALINGGA — Program prioritas pemerintah dalam kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, yang mencakup satu tahun Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kini masuk dalam draf revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyebut kebijakan ini sebagai langkah maju yang sangat penting untuk menjamin hak pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, pengakuan negara terhadap PAUD dalam sistem pendidikan nasional merupakan fondasi krusial untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
“Penguatan layanan PAUD adalah investasi jangka panjang yang sangat vital dalam skenario Indonesia Emas 2045,” tegas Hadrian, Selasa (8/7/2025).
Ia menekankan pentingnya PAUD yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan sebagai pilar strategis dalam mencetak anak bangsa yang unggul. Namun, Hadrian juga mengingatkan bahwa ada sejumlah risiko bila pemerintah tidak segera memperkuat layanan PAUD.
Beberapa daerah masih menunjukkan tingkat partisipasi PAUD yang rendah, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan kualitas sumber daya manusia antarwilayah. Selain itu, belum meratanya layanan PAUD yang berkualitas akan memperdalam masalah akses pendidikan dasar yang baik dan merata.
“Minimnya investasi di PAUD akan berdampak pada rendahnya kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan dasar, yang akhirnya memengaruhi capaian pendidikan nasional secara keseluruhan,” jelasnya.
Hadrian menegaskan, investasi pada PAUD bukanlah pemborosan, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa.
“Sejumlah studi menyatakan bahwa pengembalian investasi tertinggi dalam bidang pendidikan justru terjadi pada usia dini,” katanya.
Dengan memasukkan PAUD ke dalam program Wajib Belajar 13 Tahun, DPR RI berharap arah kebijakan pendidikan nasional semakin berpihak pada pembangunan manusia sejak usia dini. Langkah ini dinilai sebagai kunci penting menuju Indonesia Emas 2045.